Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS korps polisi militer pada masa pemerintahan hindia belanda pada tahun 1890. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Namundalam pelaksannanya, nyatanya polisi Indonesia (Polri) di masa selanjutnya mewarisi sifat-sifat dari polisi kolonial Hindia Belanda. Di medio tahun 1960 - 1980an, Polri merupakan lembaga berpengaruh setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Majalah Detektif, 1971). Terlebih setelah tahun 1966, dimana Polri dan TNI bergabung menjadi KorpsMarechaussee te Voet, di Indonesia dikenal sebagai Marsose, adalah satuan militer yang dibentuk pada masa kolonial Hindia Belanda oleh KNIL (tentara kolonial) sebagai tanggapan taktis terhadap perlawanan gerilya di Aceh.Awalnya Korps Marechaussee te Voet atau Marsose di Belanda dibentuk pada 26 Oktober 1814 oleh Pemerintah Belanda berdasarkan dekrit no 48. Kemudianpada awal abad-19 ketika pemerintah Belanda turun tangan sendiri berpijak di Nusantara, para tentara bayaran tersebut kemudian di rekrut untuk bertugas mengamankan wilayah nusantara (Hindia Belanda). Perkumpulan tentara tersebut dikumpulkan dalam satu badan resmi militer yang bernama KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger). Umur(Inggris) Nama belakang Presiden Rusia Perseorangan Ikhtisar suatu pelajaran Kata tanya menanyakan nama jenis sesuatu Lambang unsur kimia nomor atom 2 Akar yang menjadi besar dan berisi Gerak badan pada zaman Jepang Batuan beku yang sangat besar dan luas permukaannya, umumnya granit Perompak Melakukan kegiatan untuk menyenangkan hati Negara bagian di India bagian barat laut Korps polisi militer pada masa pemerintahan Hindia Belanda Pesta olahraga yang akan digelar di Jakarta dan Padamasa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. PolisiMiliter (Angkatan Darat) Indonesia. Polisi Militer sering disingkat PM atau "POM" ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut. 411 BAGIKAN. URUSAN moral, tak sekadar jadi tanggung jawab pribadi. Pun ia merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika di Aceh kita mengenal polisi syariah, maka di zaman hindia belanda ada polisi susila (Zedenpolitie). Pemerintah Hindia Belanda menganggap soal moral, merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, mereka mendirikan polisi PolisiZaman Hindia Belanda di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. PolisiDalami Petunjuk Suar Nyasar yang Tewaskan Suporter Timnas. Rendy Raditya-September 3, 2017 0. Polisi Amankan Serpihan Pesawat di Perairan Garut polisihindia belanda wilayah sumatra, tahun 1911. Spoiler for : kantor polisi hindia belanda wilayah sumatra utara, tahun 1910. Spoiler for : polisi hindia belanda wilayah sumatra, tahun -. Spoiler for : polisi hindia belanda wilayah madiun, tahun 1920. Spoiler for : Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS korps polisi militer pada masa hindia belanda. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. JejakDigital Sejarah POLRI mulai Zaman Hindia Belanda Hingga Saat Ini 15/06/20221 JAKARTA, lansir dari Website Wikipedia id, Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Peranyang luas dan menggurita itu membuat sejarawan Harry Poeze menyebut Hindia Belanda sebagai negara polisi (politiestaat). Penelitian sejarawan alumnus Universiteit van Amsterdam itu berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang asal-usul lembaga kepolisian modern di Hindia Belanda sekaligus memberikan dasar pengetahuan holistik untuk memahami bentuk dan kinerja kepolisian Indonesia di masa sekarang. Tempatdi Jakarta yang ditetapkan sebagai kambung Arab oleh pemerintah Hindia Belanda di abad ke-18 POLISI 1 badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang); 2 anggota dari badan lseBEkk. Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal jaksa agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie polisi lapangan , stands politie polisi kota, cultur politie polisi pertanian, bestuurs politie polisi pamong praja, dan lain-lain. Polisi Hindia Belanda Wilayah Yogyakarta, Tahun 1923 INDONESIA, JAKARTA – Setelah zaman kerajaan berlalu, Indonesia sempat dijajah dalam kurun waktu 3,5 abad oleh Belanda. Di masa itu, tugas polisi dipercayakan kepada warga pribumi. Namun, bukan untuk menjaga keamanan negara, mereka malah ditugaskan menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pasukan keamanan ini terbagi atas beberapa bentuk di antaranya Veld Politie Polisi Lapangan, Stands Politia Polisi Kota, Cultur Politie Polisi Pertanian dan Bestuur Politie Polisi Pamong Praja. Namun, saat itu warga pribumi cuma menjadi bagian dari anggota keamanan dan tak bisa menempati posisi tinggi seperti Hood Agent Bintara, Inspekteur van politie dan komisaris van Cuma diperkenankan menjadi mantra polisi, asisten wedana dan wedana polisi. Misalkan era pemerintahan Herman Willem Daendels, Tegal adalah pemasok beras untuk kawasan timur nusantara. Untuk mengamankan wilayah ini, Daendels membentuk kesatuan berkuda yang diberi nama Jayengsekar. Dalam Kamus Sansekerta Indonesia, Jayengsekar berarti nama kesatuan prajurit kraton. Baca Juga Ketika Moehammad Jasin dan Korps Polisi Ikut Angkat Senjata dalam Pertempuran Surabaya Personil Jayesengkar diambil dari kalangan anak-anak elit pribumi yang tak tertampung dalam birokrasi kolonial. Mereka mendapat pelatihan militer maupun seragam khusus dan berada di bawah perintah masing-masing kepala distrik kabupaten. Sementara di ibukota keresidenan provinsi, mereka di bawah kendali pejabat kulit putih. Jumlah prajuritnya berkisar dari 50-100 orang, tergantung luas wilayahnya. Gaji mereka dibayar dengan petak sawah di tempat mereka bertugas. Merujuk pada pasal 25 Ordonantie den 18 Augustus 1808, Djoko Marihandono mencatat bahwa sejumlah pasukan Jayengsekar di berbagai prefektur. Untuk wilayah Tegal dibentuk 80 pasukan Jayengsekar dengan kekuatan 80 prajurit; Pekalongan 50 prajurit; Semarang 100 prajurit; Jepara 100 prajurit; Rembang 50 prajurit; Gresik 50 prajurit; Surabaya 80 prajurit; Pasuruan 100 prajurit; Sumenep 100 prajurit. Selama tiga tahun memerintah Jawa, Daendels melaporkan kepada kaisar Prancis Napoleon Bonaparte bahwa dirinya telah merekrut sebanyak pasukan Jayengsekar. Sepeninggalan dia, Jayengsekar masih bertahan hingga 1874. Setelah Jayengsekar, muncullah polisi kolonial. Kesatuan ini dibentuk pada tahun 1897. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi kemudian meluas ke urusan politik hingga moral. Maka dibentuk pula unit khusus polisi susila untuk memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan homoseksualitas. Contohnya pada tahun 1930-an polisi menangkap orang-orang yang diduga homoseksual, tak peduli orang Eropa atau pejabat tinggi pemerintah yang melakukan hubungan seksual dengan anak lelaki di bawah umur di bawah 21 tahun. Warga Pribumi Diberi Jabatan pada Masa Penjajahan Jepang Saat Jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah yaitu Sumatera dan Jawa, masing-masing dibawah Angkatan Darat, Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut. Jepang membentuk Pembela Tanah Air PETA di Jawa, Giyugun di Sumatera, terdapat pula Heiho yang diintegrasikan ke dalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda dihimpun dalam Seinendan dan Keibodan. Serta Fujinkai khusus untuk wanita. Pada masa pendudukan Jepang, hanya ada satu bentuk kepolisian, yaitu Keisatsutai Polisi. Untuk wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Lalu Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi. Sementara Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin. Baca Juga Torehan Jasa Brimob untuk Indonesia Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia. Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa. Masa Awal Kemerdekaan, dari PRI Menuju Polri Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan. 4 hari setelah Indonesia merdeka, para mantan kesatuan polisi bentukan Jepang mengambil sikap untuk siap berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menamakan diri Polisi Republik Indonesia PRI. Selanjutnya, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara KKN. Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi. Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung. Setelah itu, PRI mulai terlibat dalam sejumlah pertempuran. Seperti menyerang dan merampas senjata-senjata Jepang hingga menghadapi pasukan Inggris dan Belanda di Tanjung Perak. Mereka juga terlibat dalam insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, sekaligus mendukung dan mempelopori pertempuran Surabaya. Namun, sejak terbitnya Perpres Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Sejak hingga hari ini, Polri telah merayakan Hari Bhayangkara yang ke-73. NilaiJawabanSoal/Petunjuk MARSOSE Korps polisi militer pada masa pemerintahan Hindia Belanda GUBERNEMEN Pemerintahan dalam masa penjajahan Belanda SEKAUT Kepala polisi masa penjajahan Belanda WEDANA Pembantu bupati pada masa Hindia Belanda HAMINTE Pemerintahan kotapraja pada masa pendudukan Belanda KERJAPAKSA Ciri khas pemerintahan pada masa penjajahan belanda DEMANG Kepala distrik, wedana pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda BORNEO Nama lain pulau Kalimantan, digunakan saat zaman pemerintahan Hindia Belanda PM Polisi Militer MARINYO Polisi militer PRAJA Pangreh ... birokrasi pelaksana pada masa pemerintahan kolonial Belanda di daerah KST Korps Speciale Troepen kesatuan pasukan khusus Belanda di masa Revolusi Nasional Indonesia SWAPRAJA Istilah pada masa kolonial Belanda untuk wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri GENDARMERI 1 pasukan polisi militer; 2 korps polisi militer; 3 asrama korps polisi militer PANGREHPRAJA Penguasa di suatu daerah pd masa pemerintahan kolonial Belanda yang diangkat oleh Belanda INLANDER Sebutan bagi penduduk asli di kepulauan Nusantara Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pd masa penjajahan Belanda innalillahi wa innailaihiroji... ASISTEN Orang yang membantu; pembantu dalam suatu pekerjaan; - ahli pangkat atau jabatan setingkat di bawah lektor rnuda dalam perguruan tinggi; - apot... POLISI 1 badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang anggota badan pemerintah pegawai negara yang ber... PERINTAH 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan atas - sang pangeran, beberapa pelayan datang; atas -, dengan pe... AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; - aliran sun... KNIL Tentara Hindia Belanda AKSIPOLISIONIL Agresi militer belanda SEN Koin masa kolonial belanda PESER Koin masa kolonial belanda KETIP Koin masa kolonial belanda - Sejak PNI berdiri pada Juli 1927, nama Sukarno sebagai orator tiada terbendung. PNI membesar dan Sukarno kian giat beragitasi di mana-mana. Setelah Sarekat Islam dan Tjokroaminoto turun pamor, juga pemberontakan gagal PKI pada 1926, Sukarno adalah eksponen pergerakan nasional yang paling menonjol. Tapi pengaruh itu juga membawa konsekuensi. Rapat-rapat umum yang dihadiri Sukarno dan diawasi polisi menjadi pemandangan biasa pada saat itu. Tak hanya mengawasi, para polisi juga membuntuti Sukarno dan kawan-kawan ke mana pun mereka pergi. “Mereka mengintipku seperti memburu binatang liar. Mereka melaporkan setiap gerak-gerikku. Sangat sulit untuk lepas dari pengawasan mereka,” ungkap si Bung dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 2007 99. Meski mulanya tak acuh, toh Sukarno sempat jengah juga. Tapi daripada bikin perhitungan langsung, Sukarno lebih suka mengerjai polisi-polisi yang membuntutinya. Suatu kali Sukarno dan kawan-kawan PNI-nya sepakat bertemu di sebuah rumah bordil. Tentu saja mereka bermaksud rapat organisasi di sana, bukan lain-lain. Bubar rapat, mereka pulang dengan cara berpencar. Memang benar rapat itu tak luput dari intipan polisi. Hanya saja mereka tak bisa lapor apa-apa karena tak bisa masuk rumah bordil sembarangan. Jadilah, esoknya Sukarno dipanggil menghadap Komisaris Besar Polisi Albrechts. “Sekarang dengarlah, Tuan Sukarno, kami tahu dengan pasti, bahwa Anda semalam ada di sebuah rumah pelacuran. Apakah Anda mengingkarinya?” tanya si komisaris dalam interogasinya. “Aku tidak dapat berdusta kepada Anda. Anda mengetahui aku, kukira,” jawab Sukarno enteng. “Untuk apa? Kenapa Anda pergi ke sana?” sergah Komisaris Albrechts. Di sini Sukarno merasa menang. Polisi memang tak berani asal masuk ke rumah bordil dan karenanya tak bisa memata-matainya. Sukarno lalu meneruskan keusilannya dengan mengaku ia ingin berkasih-kasihanan dengan seorang perempuan di sana. “Kami akan membuat laporan lengkap mengenai hal ini,” ancam Komisaris Albrechts. “Untuk siapa? Istriku?” kata Sukarno berlagak pilon. Komisaris Albrechts menjawab sekenanya, “Tidak, untuk pemerintah.” Sukarno tidak sendiri. Pada masa itu seorang aktivis pergerakan nasional dimata-matai polisi kolonial adalah sebuah kelaziman. Pengalaman serupa itu juga bisa didapati dalam memoar Hatta dan Tan Malaka. Dan lagi, mereka itu masih juga dihadapkan pada risiko penangkapan, sensor, pembubaran organisasi, hingga pengasingan. Demikianlah Hindia Belanda bekerja sebagai negara Polisi Hindia Belanda Penyebutan Hindia Belanda sebagai negara polisi agaknya sudah cukup jamak di kalangan sejarawan. Di antara yang menyebutnya demikian adalah Takashi Shiraishi dan Harry Poeze. Bahkan Gubernur Jenderal Idenburg pun menyebut demikian pula. Sementara itu sejarawan Henk Schulte Nordholt menyebut dengan istilah yang agak berlainan, meski medan maknanya mirip negara kekerasan. Lalu, apa itu negara polisi? Seturut Merriam-Webster Dictionary, negara polisi ditandai oleh kontrol pemerintahan represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang biasanya dilakukan dengan kekuasaan arbitrer polisi atau intelijen sesuai dengan prosedur hukum yang diketahui secara publik. Untuk konteks Hindia Belanda, Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda 2011 memberi pengertian sebagai, “negara yang secara berkelanjutan mereduksi persoalan yang muncul dari pergerakan bangkitnya nasionalisme atau kebangsaan di kalangan masyarakat menjadi sekadar masalah kepolisian” hlm. 317-318. Praktik yang paling banal dari pengertian itu adalah pembatasan terhadap kebebasan dan aktivitas politik warga dan pengawasan ketat terhadap gerak individu. Bahkan pengawasan macam ini dilakukan secara kebablasan oleh pemerintah Hindia Belanda. Polisi kolonial tak hanya menyasar eksponen politik, tapi juga setiap individu yang dianggap punya potensi ancaman. Simak misalnya cerita sejarawan Ong Hok Ham tentang akademikus kolonial asal Perancis bernama Bousquet dalam bunga rampai Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang 2003. Cendekiawan ini mengunjungi Hindia Belanda pada 1930. Sebagai pengamat, Bousquet sebelumnya punya kekaguman dan citra positif tentang Hindia Belanda. Namun begitu sampai di sana seluruh kekagumannya luntur. Ke mana-mana ia diawasi dan ceramah-ceramahnya diancam undang-undang subversi. Padahal ia adalah seorang konservatif yang cenderung setuju dengan kolonialisme dan ceramahnya pun tak berkaitan langsung dengan Hindia Belanda. Dalam penilaiannya, aparat Hindia Belanda terlalu banal dalam membelokkan hukum untuk mengamankan kepentingan pemerintah kolonial. Menurut Ong Hok Ham, kebijakan polisionil diterapkan karena memang cocok untuk Belanda. Tak seperti Inggris dan Perancis yang besar dan militernya kuat, Belanda adalah negara kecil. Keadaan itu membuat Belanda harus pintar-pintar mengatur daerah jajahannya dengan meminimalisasi penggunaan senjata. Eksekusi dan hukuman mati sebisa mungkin dihindari karena Belanda tak menginginkan adanya martir yang bisa membangkitkan perlawanan rakyat jajahan. “Oleh karena itu, politik Hindia-Belanda dalam menghadapi lawan-lawan politiknya adalah dengan mengantisipasi dan menghalangi gerak mereka,” tulis Ong Hok Ham hlm. 173. Lain itu, Hindia Belanda dijuluki negara polisi bukan hanya karena pengawasan ketat atas warganya. Bloembergen menyebut setidaknya ada tiga lagi alasan kuat yang mencirikannya. Pertama, memukul rata semua persoalan politik sebagai gangguan ketertiban dan keamanan. Kedua, adanya lembaga kepolisian yang diberi wewenang turut campur dalam politik warga. Ketiga, kepolisian menjadi alat negara yang langsung dikendalikan pemerintahan pusat hlm. 319.Represi Dinas Intelijen Hindia Belanda tidak serta-merta jadi negara polisi sejak awal terbentuk. Bloembergen menandai itu baru terjadi pasca-Perang Dunia I. Saat perang berkecamuk di Eropa, Belanda mengambil sikap netral. Oleh sebab itu pemerintah Belanda merasa perlu memahami potensi-potensi yang bisa merusak netralitas tersebut, termasuk di negeri jajahannya. Di Hindia Belanda kebutuhan itu meluas. Pemerintah kolonial, saat itu dikepalai Gubernur Jenderal van Limburg Stirum, merasa perlu juga mengumpulkan segala informasi perihal pergerakan kaum nasionalis yang sedang mekar. Posokan informasi ini nantinya akan digunakan untuk membuat kebijakan terhadap para aktivis kemudian pada 1916 pemerintah kolonial membentuk Politieke Inlichtingen Dienst PID alias Dinas Intelijen Politik. Kantor dan agen-agen PID umumnya ditempatkan di kota-kota yang dianggap sarang oposan dan pergerakan politik radikal seperti Batavia, Bandung, Semarang, atau Surabaya. Ketika Perang Dunia I berakhir, PID ikut dibubarkan pada 1919. Namun pemerintah kolonial justru ketagihan memanfaatkan fungsi intelijen itu. Dan lagi pergerakan nasionalis yang kian berani juga menakutkan pemerintah. Maka, hanya berselang lima bulan dari pembubaran PID, pemerintah mendirikan lembaga baru bernama Algemene Recherche Dients ARD. Tugas dan kewenangan ARD tidak berbeda dengan PID. “ARD menjadi momok menakutkan bagi kaum pergerakan, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka ke mana pun. Kongres, rapat, maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tokoh pergerakan tidak luput dari pengawasan ARD,” tulis Allan Akbar dalam Memata-matai Kaum Pergerakan Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934 2013 7. Infografik Negara Polisi Hindia Belanda ARD berkembang tak hanya jadi alat pengawasan, tapi juga alat menindak oposan yang “bandel”. ARD pun tak cuma mengumpulkan informasi dari agennya sendiri, tapi juga dari kepolisian umum. Agen-agen mereka hadir di rapat-rapat umum, mengawasi penerbitan kartu pers, menyensor media, merekomendasikan penangkapan dan pengasingan, hingga memata-matai tempat-tempat umum. Sikap pemerintah kolonial terhadap pergerakan nasionalis kian mengeras usai pemberontakan PKI 1926-1927. Pemerintah kolonial yang merasa kecolongan pun mengevaluasi dan memperkeras ARD. Kemitraan dengan dinas intelijen kolonial Inggris dan Perancis juga dibangun untuk memperkuat ARD. “Pemerintah tampaknya tidak lagi menenggang baik komunisme maupun gerakan-gerakan sosial-politik kemasyarakatan lainnya yang dianggap oleh polisi politik setara dengan itu. Ruang gerak pergerakan menjadi semakin sempit, sebaliknya ruang gerak polisi politik semakin luas,” tulis Bloembergen hlm. 332. Pengalaman Sukarno adalah salah satu contoh bagaimana polisi kolonial bekerja. Selain secara rahasia, mereka juga kerap hadir dalam rapat umum dan tak segan-segan memberhentikan pidato atau membubarkan rapat jika substansinya dianggap subversif. Tindakan macam itu bahkan tak berhenti walaupun si bandel sudah kena pentung pemerintah kolonial. Ketika Sukarno diasingkan ke Ende 1934-1938, ia tetap dibuntuti ke mana pun pergi. Dia pernah pula dituduh melakukan kejahatan besar hanya karena mengajarkan lagu "Indonesia Raya" kepada anak-anak kampung tempatnya diasingkan. Pemerintah kolonial sampai perlu menugaskan bangsawan setempat untuk menyelidiki perkara itu. Sukarno dianggap hendak merusak psikologi anak-anak di bawah umur. Meski kemudian hasil penyelidikan itu menunjukkan Sukarno tak bersalah, ia tetap kena hukum.“Aku dipanggil ke kantor polisi, diperiksa dengan keras dan didenda sebesar 5 rupiah, senilai dua dollar,” kenang Sukarno dalam autobiografinya hlm. 161. - Sosial Budaya Penulis Fadrik Aziz FirdausiEditor Ivan Aulia Ahsan

korps polisi militer zaman hindia belanda